Soalparigi.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai memperkuat sistem keamanan siber seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi ancaman kebocoran data, peretasan sistem, hingga penyalahgunaan informasi yang berpotensi mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, saat membuka Workshop Information Technology Security Assessment (ITSA) bagi aplikasi mandiri pemerintah daerah tahun 2026 di Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong, Rabu (24/6/2026).
Menurut Erwin Burase, transformasi digital yang terus berkembang telah mendorong pemerintah daerah untuk memperluas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berbagai aplikasi yang dikembangkan organisasi perangkat daerah menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik.
Namun, kemajuan teknologi juga membawa tantangan baru berupa meningkatnya ancaman kejahatan siber. Karena itu, aspek keamanan informasi harus menjadi perhatian utama agar sistem yang dibangun tidak menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Melalui Workshop IT Security Assessment ini, kita dapat mengidentifikasi potensi kerentanan, mengevaluasi tingkat keamanan aplikasi, serta menyusun langkah-langkah perbaikan untuk melindungi data dan layanan publik dari berbagai ancaman siber,” kata Erwin.
Ia menegaskan bahwa perlindungan data dan keamanan informasi bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah yang memanfaatkan sistem elektronik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Menurutnya, keamanan digital menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang modern dan terpercaya. Masyarakat sebagai pengguna layanan publik juga membutuhkan jaminan bahwa data yang mereka berikan kepada pemerintah terlindungi dari risiko penyalahgunaan.
Pelaksanaan workshop tersebut, kata Erwin, juga sejalan dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, dan keaslian informasi yang dikelola pemerintah.
Ia juga menyoroti peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong dalam mengoordinasikan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan keamanan informasi. Penguatan kapasitas aparatur menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan sistem pemerintahan digital berjalan secara aman dan berkelanjutan.
Bupati berharap melalui kegiatan tersebut para peserta mampu memahami standar keamanan informasi serta menerapkan hasil evaluasi dalam pengembangan aplikasi yang digunakan di lingkungan pemerintah daerah.
Selain itu, ia mengajak seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat kolaborasi untuk menciptakan ekosistem pemerintahan digital yang aman, andal, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong, Hairudin, menjelaskan bahwa workshop tersebut mengusung tema “Aplikasi Aman, Data Terlindungi, Pelayanan Publik Berkualitas”.
Menurutnya, meningkatnya ancaman siber di era transformasi digital menuntut setiap instansi memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko keamanan informasi secara efektif.
“Keamanan informasi menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat diperlukan agar aparatur mampu memahami konsep dan implementasi penilaian keamanan teknologi informasi sesuai standar yang berlaku,” ujarnya.
Workshop tersebut menghadirkan Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Tatin Supriatin, S.Kom, sebagai narasumber. Materi yang diberikan difokuskan pada pelaksanaan IT Security Assessment serta penguatan kapasitas aparatur dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko keamanan pada aplikasi pemerintahan.
Kegiatan ini diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah, kepala subbagian, serta operator aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Para peserta dibekali pemahaman mengenai metode penilaian keamanan sistem serta langkah mitigasi yang dapat diterapkan untuk meminimalkan risiko serangan siber.
Penguatan keamanan digital dinilai menjadi kebutuhan mendesak di tengah semakin tingginya ketergantungan pemerintah terhadap teknologi informasi. Gangguan terhadap sistem elektronik tidak hanya berpotensi menghambat pelayanan publik, tetapi juga dapat mengancam keamanan data masyarakat.
Melalui peningkatan kapasitas aparatur dan evaluasi berkala terhadap aplikasi pemerintah daerah, Pemkab Parigi Moutong berharap mampu membangun sistem pemerintahan berbasis digital yang lebih aman, terpercaya, serta mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap data dan informasi yang menjadi aset penting dalam pelayanan publik.
