Soalparigi.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkah yang ditempuh yakni pelaksanaan Pendampingan Program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Fase II Tahun 2026 yang berfokus pada peningkatan layanan kesehatan dan gizi bagi kelompok sasaran sejak remaja hingga anak usia dini.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid saat membuka kegiatan pendampingan Program INEY Fase II yang diselenggarakan oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu di Kantor Bupati Parigi Moutong, Senin (6/7/2026). Dalam kesempatan itu, Abdul Sahid membacakan sambutan Bupati Erwin Burase.
Pemerintah daerah menilai percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan hanya melalui sektor kesehatan. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, hingga masyarakat agar intervensi yang dilakukan berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Abdul Sahid menyampaikan apresiasi kepada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu yang selama ini mendampingi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam pelaksanaan berbagai program penanganan stunting.
Menurutnya, kemitraan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta memperkuat edukasi gizi di tingkat masyarakat.
“Program ini merupakan bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan dalam memperkuat intervensi percepatan penurunan stunting. Kami berharap seluruh pihak dapat bergerak bersama agar setiap anak di Parigi Moutong memperoleh haknya untuk tumbuh sehat dan berkembang secara optimal,” ujarnya.
Program INEY sendiri merupakan kerja sama antara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu dengan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan yang telah berjalan sejak 2024. Pelaksanaannya didukung melalui pendanaan Pemerintah Indonesia bersama Bank Dunia sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam implementasinya, program tersebut menitikberatkan pada penguatan pelayanan kesehatan dan gizi melalui berbagai intervensi. Sasaran program meliputi remaja putri untuk pencegahan anemia, ibu hamil, bayi, balita, serta kader Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat.
Selain itu, program juga mencakup peningkatan cakupan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, pemenuhan makanan pendamping ASI (MPASI) sesuai standar gizi, imunisasi lengkap, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga peningkatan kapasitas kader Posyandu dalam memberikan edukasi kepada keluarga.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menilai pendekatan tersebut sejalan dengan strategi nasional percepatan penurunan stunting yang menekankan pentingnya intervensi sejak masa remaja, kehamilan, hingga 1.000 hari pertama kehidupan anak.
Menurut Abdul Sahid, stunting bukan hanya persoalan pertumbuhan fisik anak yang terhambat, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang.
Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan perkembangan otak, penurunan kemampuan belajar, masalah kesehatan, hingga produktivitas yang lebih rendah saat memasuki usia kerja. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan sedini mungkin melalui pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta perubahan perilaku masyarakat.
Ia juga memaparkan perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Parigi Moutong selama lima tahun terakhir yang menunjukkan kecenderungan membaik meskipun masih mengalami fluktuasi.
Berdasarkan data pemerintah daerah, prevalensi stunting tercatat sebesar 10,9 persen pada 2021, turun menjadi 9,1 persen pada 2022, kemudian meningkat menjadi 9,8 persen pada 2023. Angka tersebut kembali menurun menjadi 8,7 persen pada 2024, sebelum berada pada angka 9,3 persen pada 2025.
Menurut Abdul Sahid, perubahan angka tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan stunting telah memberikan hasil, namun masih memerlukan kerja keras yang berkelanjutan agar penurunan prevalensi dapat berlangsung secara konsisten.
“Fluktuasi ini menjadi pengingat bahwa kerja keras kita belum selesai. Dibutuhkan komitmen yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan agar angka stunting terus ditekan secara konsisten,” katanya.
Sebagai bagian dari pelaksanaan Program INEY Fase II, kegiatan diawali dengan analisis situasi dan advokasi lintas sektor untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab stunting di daerah. Tahapan berikutnya akan difokuskan pada pendampingan langsung kepada kelompok sasaran melalui Posyandu maupun kunjungan ke keluarga.
Dalam pelaksanaan tahap awal tersebut, Puskesmas Siniu dan Puskesmas Ampibabo ditetapkan sebagai wilayah percontohan (pilot project) Program INEY Fase II di Kabupaten Parigi Moutong. Pengalaman dari dua wilayah itu diharapkan dapat menjadi model pelaksanaan program yang nantinya diterapkan di puskesmas lainnya.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, tenaga kesehatan, dan masyarakat terus diperkuat sehingga upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif. Dengan intervensi yang tepat sejak usia remaja hingga awal kehidupan anak, pemerintah optimistis mampu mencetak generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif sebagai modal pembangunan daerah di masa depan.
