Soalparigi.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya strategis meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menekankan pentingnya pengawasan kolektif yang melibatkan berbagai pihak agar program tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dalam momentum pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (DPW GAPEMBI) Sulawesi Tengah periode 2025–2030 di Palu, Sabtu (18/4), Reny secara terbuka mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, pelaku usaha hingga masyarakat, untuk turut aktif mengawasi jalannya program MBG. Ia bahkan membuka jalur komunikasi langsung bagi siapa pun yang menemukan kendala di lapangan.
“Kami ingin pengawasan ini berjalan bersama. Jika ada persoalan, silakan laporkan langsung, jangan ragu. Ini program besar, jadi harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Program MBG sendiri merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Di Sulawesi Tengah, implementasi program ini diharapkan tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha makanan dan rantai pasok daerah.
Namun, Reny mengakui bahwa program dengan skala besar seperti MBG tidak lepas dari berbagai tantangan di lapangan. Mulai dari distribusi, kualitas bahan pangan, hingga kesiapan infrastruktur menjadi faktor yang perlu terus dievaluasi. Oleh karena itu, ia menilai dinamika yang muncul harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran bersama.
“Setiap kendala harus menjadi bahan evaluasi. Dari situ kita lakukan perbaikan, koreksi, dan pembenahan agar program ini benar-benar memberi manfaat maksimal,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang dihasilkan. Ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas generasi muda sebagai investasi masa depan daerah, sekaligus peluang untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di tingkat nasional.
Selain itu, program ini juga dinilai memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, khususnya di sektor makanan, MBG dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap perekonomian daerah.
Dalam konteks tersebut, keberadaan GAPEMBI di Sulawesi Tengah diharapkan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pelaksanaan program. Organisasi ini dinilai memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Reny menekankan bahwa sinergi antar pihak menjadi kunci utama keberhasilan program MBG. Ia mendorong GAPEMBI untuk tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai mitra aktif pemerintah dalam memastikan standar kualitas dan operasional program terpenuhi.
“Kolaborasi adalah kunci. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semua harus terlibat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan,” katanya.
Salah satu fokus utama yang disoroti adalah operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak distribusi makanan bergizi. Menurut Reny, dapur SPPG harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari segi kebersihan, kualitas bahan, maupun proses pengolahan makanan.
Ia mengingatkan bahwa kualitas layanan di tingkat pelaksana akan sangat menentukan keberhasilan program secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap operasional SPPG perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Pastikan semua berjalan sesuai standar. Jangan sampai ada yang terabaikan, karena ini menyangkut kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan program ini, pemerintah provinsi juga membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan dan kritik konstruktif. Pendekatan partisipatif ini diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan dan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program.
Sejumlah pihak turut hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk perwakilan dari Badan Gizi Nasional, DPRD Sulawesi Tengah, serta berbagai unsur pemangku kepentingan lainnya seperti KADIN, perbankan, dan organisasi perangkat daerah. Kehadiran mereka mencerminkan luasnya dukungan terhadap program MBG sekaligus pentingnya koordinasi lintas sektor.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan agar program MBG dapat berjalan lebih optimal dengan sistem pengawasan yang terintegrasi. Dengan melibatkan berbagai elemen, diharapkan potensi penyimpangan dapat diminimalisir, sementara kualitas program terus meningkat.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Dengan pengawasan kolektif dan kolaborasi yang kuat, program Makan Bergizi Gratis di Sulawesi Tengah diharapkan mampu menjadi model implementasi yang efektif, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
