Soalparigi.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama Yayasan IPAS Indonesia menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) periode 2027–2031 untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Penyusunan tersebut dibahas di Bappelitbangda Parigi Moutong, Kamis (1/10/2026), bersamaan dengan perumusan Kerangka Kerja Daerah (KKD) KIA.
Parigi Moutong dipilih BAPPENAS dan Kementerian Kesehatan sebagai lokasi percontohan atau piloting Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) di Sulawesi Tengah. Pemilihan ini mempertimbangkan kondisi geografis, kapasitas fiskal, serta kebutuhan penanganan kasus kematian ibu dan anak yang masih tinggi.
Sepanjang 2025, Parigi Moutong mencatat 10 kasus kematian ibu, tertinggi kedua di Sulawesi Tengah, serta 70 kasus kematian bayi baru lahir. Eklamsia menjadi penyebab utama kematian ibu, sedangkan gangguan respirasi dan kardiovaskular mendominasi penyebab kematian anak.
Tantangan lainnya meliputi angka perkawinan anak sebesar 13,49 persen pada 2024, cakupan pemeriksaan kehamilan atau ANC enam kali sebesar 44,25 persen, serta keterbatasan akses terhadap sanitasi dan air minum layak.
Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Parigi Moutong, Irwan, SKM, M.Kes, mengatakan RAD KIA harus disusun secara aplikatif agar dapat dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah, bukan sekadar menjadi dokumen formalitas.
“Dalam RAD nantinya, tidak lagi bersifat umum, jadi harus aplikatif dan siap dilaksanakan. Indikatornya harus jelas,” ujar Irwan.
Ia juga menekankan perlunya perubahan pendekatan dalam penanganan persoalan KIA, dengan memperkuat peran pemerintah dalam merangkul masyarakat, termasuk komunitas adat terpencil.
“Kita juga harus merubah pendekatan dengan tidak lagi menyalahkan masyarakat atau komunitas. Sebagai pelayan publik, pemerintah daerah yang harus berinovasi merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas adat terpencil,” lanjutnya.
Penyusunan RAD KIA akan didasarkan pada analisis data yang mempertimbangkan karakteristik wilayah Selatan, Tengah, dan Utara. Masyarakat juga akan dilibatkan melalui lokakarya dan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD), mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Selain itu, Pemkab Parigi Moutong bersama IPAS Indonesia mengawal integrasi program KIA dalam perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2027. Langkah ini ditujukan untuk memastikan program prioritas penurunan kematian ibu dan anak mendapat dukungan anggaran dalam APBD 2027.
Konsultan IPAS Indonesia, Nur Safitri Lasibani, mengatakan pelibatan berbagai pihak diperlukan untuk membangun rasa kepemilikan bersama terhadap rencana aksi tersebut.
“RAD ini disusun secara partisipatif agar tercipta rasa kepemilikan oleh multipihak dan lintas sektor. Fokus utama kita adalah memastikan program prioritas dan alokasi anggaran KIA benar-benar masuk dalam APBD 2027,” jelas Nur Safitri.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemkab Parigi Moutong telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak (TP2AKIA). Tim tersebut bertugas mengoordinasikan program lintas dinas, melakukan pemantauan pertengahan tahun, serta mengevaluasi capaian tahunan.
Melalui penyusunan rencana aksi dan penguatan koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah menargetkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang lebih responsif, tepat sasaran, dan berbasis bukti.
