Soalparigi.ID – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Parigi Moutong akan mengevaluasi ketepatan data nelayan, terutama yang menjadi persyaratan penerbitan barcode bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Penerbitan Kartu Usaha Perikanan (KUSUKA) turut menjadi perhatian karena harus didasarkan pada profesi dan aktivitas usaha perikanan yang sebenarnya.
Hal tersebut disampaikan Kepala DKP Parigi Moutong, Mohamad Nasir, S.Pi., M.Si., dalam pembukaan rapat kerja petugas lapangan dan penyuluh perikanan di Hotel Anutapura, Kampal, Senin (9/11/2026). Kegiatan yang berlangsung selama 9–10 November 2026 itu menjadi forum evaluasi terhadap data dan pelayanan sektor kelautan dan perikanan.
Nasir mengatakan, dalam rapat kerja tersebut akan dilakukan evaluasi selama dua hari, khususnya terhadap data yang berkaitan dengan persyaratan mendapatkan barcode BBM bersubsidi.
Menurutnya, salah satu dasar penerbitan barcode adalah identitas masyarakat yang benar-benar berprofesi sebagai nelayan, termasuk kepemilikan Kartu KUSUKA.
Ia mengingatkan agar petugas tidak menerbitkan Kartu KUSUKA hanya karena seseorang bisa memancing atau sesekali melakukan aktivitas tersebut sebagai hobi.
“Jadi, jangan sembarangan menerbitkan kartu KUSUKA hanya karena dia bisa memancing atau dia bisa memancing 1–2 kali dalam seminggu atau sekedar hobi. Ini tidak bisa diberikan kartu KUSUKA,” ujarnya.
Nasir menyoroti adanya orang yang mengajukan Kartu KUSUKA meskipun aktivitas sebagai nelayan bukan pekerjaan utamanya. Ia menyebut terdapat pihak yang hanya menjadikan kegiatan melaut atau memancing sebagai aktivitas sampingan, tetapi tetap berupaya mendapatkan kartu tersebut.
“Ini sangat terjadi, sangat banyak terjadi di lapangan. Apabila kita mendeteksinya terlalu gampang, apabila yang memohon kartu KUSUKA langsung menelepon Kepala Bidang, Sekretaris, Kadis, bahkan Bupati, sudah bisa dipastikan bahwa itu bukan nelayannya sebenarnya,” ujarnya.
Ia meminta penyuluh perikanan tetap berpegang pada kriteria yang berlaku ketika melakukan pendataan dan verifikasi. Menurutnya, seseorang harus benar-benar memenuhi kriteria sebagai nelayan, bukan sekadar memiliki kemampuan memancing atau mengoperasikan perahu.
“Minimal harus 80% sebagai masyarakat nelayan, bukan sekadar hobi, tahu memancing dan segalanya,” katanya.
Nasir menilai proses penerbitan persyaratan administrasi untuk mendapatkan barcode BBM bersubsidi perlu dijaga melalui pemeriksaan berlapis oleh petugas di lapangan. Hal itu juga berkaitan dengan sorotan masyarakat mengenai dugaan adanya barcode yang tidak sesuai dengan data nelayan sebenarnya.
Ia menegaskan, DKP terbuka menerima masukan apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan tugas petugas lapangan. Masukan dari media maupun masyarakat akan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja sumber daya manusia di sektor perikanan.
Nasir juga mengingatkan pentingnya memastikan keakuratan data sejak proses pendataan hingga penginputan. Menurutnya, data yang tidak benar sejak awal dapat menimbulkan persoalan serius dalam pelaksanaan program pemerintah.
Salah satu contohnya berkaitan dengan data nelayan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut persoalan dapat muncul apabila seseorang yang tercatat sebagai nelayan ternyata telah menerima santunan, sementara status dan profesinya tidak sesuai dengan data yang disampaikan.
“Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mohon yang berkaitan dengan pelayanan sosial yang memiliki nilai Kompensasi keuangan, ini tolong didata benar. Jangan sampai yang bukan nelayan mendapatkan santunan yang tidak seharusnya dia terima,” tutupnya.
