Soalparigi.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan pentingnya sinergi lintas daerah dalam mempercepat penurunan kemiskinan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 yang digelar, Senin (27/4/2026). Forum ini diposisikan sebagai titik konsolidasi untuk menyelaraskan arah pembangunan agar lebih tepat sasaran.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam arahannya menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan. Tanpa kesamaan arah, menurutnya, program pembangunan berisiko berjalan sendiri-sendiri tanpa dampak signifikan.
“Kalau tidak disatukan, masing-masing akan berjalan sendiri, dari desa sampai provinsi, tanpa arah yang terintegrasi,” ujarnya.
Ia secara tegas menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai isu utama yang harus ditangani secara terpadu. Meski daerah memiliki potensi sumber daya alam yang besar, realitas kemiskinan masih menjadi tantangan yang membutuhkan pendekatan lebih efektif.
Menurutnya, selama ini alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan tergolong besar, namun belum sepenuhnya menghasilkan dampak optimal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pola perencanaan dan pelaksanaan program.
Gubernur menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar penyerapan anggaran. Intervensi kebijakan perlu difokuskan pada akar persoalan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita harus memastikan setiap program tepat sasaran dan memberikan dampak nyata,” tegasnya.
Dalam konteks perencanaan, ia juga menyoroti kelompok masyarakat miskin yang kerap tidak terwakili dalam forum formal. Kelompok desil terbawah, menurutnya, sering tidak memiliki akses atau keberanian untuk menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang inklusif. Gubernur meminta seluruh jajaran untuk lebih proaktif menjangkau kelompok rentan agar kebijakan tidak hanya berbasis asumsi.
“Kelompok paling miskin justru jarang bersuara. Kita yang harus aktif menjangkau mereka,” katanya.
Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan program nasional, termasuk arah pembangunan pemerintah pusat melalui Asta Cita. Penyelarasan ini dinilai penting agar program daerah tidak berjalan terpisah dari agenda nasional.
Di tingkat daerah, berbagai inisiatif strategis seperti program Berani Cerdas juga disebut harus menjadi bagian dari kerangka besar pembangunan yang terintegrasi. Program tersebut dinilai berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu kunci pengurangan kemiskinan.
Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama dalam upaya tersebut. Gubernur menegaskan bahwa kedua sektor ini merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi negara.
Ia mencontohkan dampak nyata dari kebijakan pendidikan, di mana semakin banyak masyarakat dari desa yang mampu mengakses pendidikan tinggi. Hal ini dinilai sebagai langkah penting dalam memutus rantai kemiskinan.
“Pendidikan bukan beban, tetapi solusi untuk mengurangi beban hidup masyarakat,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah juga didorong untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama kelompok kurang mampu, memiliki akses layanan yang memadai melalui skema jaminan kesehatan.
Lebih jauh, Gubernur mengajak seluruh kepala daerah untuk mengesampingkan perbedaan latar belakang politik dan fokus pada kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pembangunan membutuhkan kolaborasi yang solid.
“Mau dari mana pun kita berasal, hari ini kita harus bersatu untuk menyelesaikan persoalan rakyat,” tegasnya.
Target penurunan kemiskinan juga disampaikan secara jelas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga kisaran 5 persen dalam periode 2028–2030 melalui perencanaan yang lebih terarah dan kolaboratif.
Target tersebut dinilai realistis jika didukung oleh sinergi antarlevel pemerintahan serta penguatan program berbasis kebutuhan masyarakat. Namun, konsistensi implementasi menjadi faktor penentu keberhasilan.
Musrenbang RKPD 2026 ini dihadiri oleh gubernur dan wakil gubernur, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah, serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan. Forum ini menjadi ruang untuk menyusun prioritas pembangunan yang lebih terukur dan responsif.
Menutup arahannya, Gubernur menegaskan bahwa Musrenbang harus menghasilkan kebijakan yang tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga efektif di lapangan.
“Ini adalah musyawarah besar kita. Pastikan perencanaan tidak salah arah dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan penekanan pada sinergi, evaluasi, dan pendekatan yang lebih inklusif, Musrenbang RKPD 2026 diharapkan menjadi titik awal perbaikan kualitas perencanaan pembangunan di Sulawesi Tengah, khususnya dalam upaya menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
