Soalparigi.ID — Program Berani Cerdas yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dinilai mulai menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan angka kemiskinan. Penilaian ini mengemuka seiring naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah yang disebut tidak lepas dari intervensi kebijakan di sektor pendidikan.
Akademisi Universitas Tadulako, Prof. Dr. H. Djayani Nurdin, menilai program tersebut sebagai langkah strategis yang mampu menjawab persoalan mendasar pendidikan, terutama terkait akses dan kualitas. Ia menegaskan, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat populis, tetapi berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, program ini berhasil mengintegrasikan dua tujuan utama pembangunan sekaligus, yakni memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini dinilai penting dalam konteks pembangunan jangka panjang yang menempatkan pendidikan sebagai investasi utama.
“Program ini bukan sekadar kebijakan jangka pendek, tetapi bagian dari strategi besar meningkatkan kualitas manusia yang berdampak pada ekonomi,” ujarnya.
Data terbaru menunjukkan IPM Sulawesi Tengah mencapai 72,82 atau meningkat 0,80 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini dinilai menjadi indikator awal bahwa intervensi di sektor pendidikan mulai memberikan hasil terukur.
Peningkatan IPM tersebut, lanjut Djayani, berimplikasi langsung terhadap penurunan angka kemiskinan. Dengan akses pendidikan yang lebih luas, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, baik melalui peningkatan keterampilan maupun akses terhadap pekerjaan yang lebih layak.
Ia menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia memiliki efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi di bidang pendidikan akan memperkuat Indeks Modal Manusia (IMM), yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
“Kalau kualitas SDM meningkat, maka produktivitas juga meningkat. Itu yang kemudian berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Secara implementasi, Program Berani Cerdas mencakup berbagai intervensi yang menyasar seluruh jenjang pendidikan. Di tingkat pendidikan menengah, pemerintah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) lebih dari Rp40,9 miliar untuk SMA, SMK, dan SLB.
Selain itu, terdapat dukungan pembiayaan praktik kerja industri (prakerin) dan uji kompetensi siswa SMK dengan total anggaran mencapai Rp27 miliar. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesiapan lulusan dalam menghadapi dunia kerja.
Program ini juga memberikan bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu, sebagai upaya mengurangi beban ekonomi sekaligus mencegah potensi putus sekolah.
Di tingkat pendidikan tinggi, cakupan program diperluas dengan pemberian bantuan kepada 23.568 mahasiswa yang tersebar di lebih dari 387 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp84 miliar pada tahun 2025.
Selain bantuan langsung kepada mahasiswa, program ini juga menyediakan beasiswa magister bagi guru. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik sebagai faktor kunci dalam peningkatan mutu pendidikan.
Djayani menilai, keberhasilan program ini terlihat dari kemampuannya menekan angka putus sekolah dan putus kuliah, terutama di kalangan masyarakat prasejahtera. Pendekatan inklusif yang digunakan memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak lagi menjadi penghalang utama dalam mengakses pendidikan.
“Program ini memberikan jaminan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan,” ujarnya.
Dari sisi regulasi, Program Berani Cerdas memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2025 yang kemudian diperbarui dengan Pergub Nomor 34 Tahun 2025. Kebijakan ini juga selaras dengan amanat konstitusi dan undang-undang terkait pendidikan dan pemerintahan daerah.
Meski demikian, Djayani mengakui adanya dinamika dalam proses pengawasan dan evaluasi, termasuk masukan dari DPRD. Ia menilai hal tersebut sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang wajar.
Namun, ia menekankan bahwa evaluasi seharusnya difokuskan pada perbaikan tata kelola dan penguatan sistem, bukan penghentian program. Menurutnya, program yang sudah terbukti memberikan dampak seharusnya terus dikembangkan dengan penyempurnaan di berbagai aspek.
“Perbaikan itu penting, tetapi jangan sampai menghentikan program yang sudah memberi manfaat luas,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid sebelumnya menyatakan bahwa Program Berani Cerdas merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan. Program ini juga telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dengan capaian yang ada, Program Berani Cerdas dinilai tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga dukungan akademik dan sosial. Ke depan, tantangan utama terletak pada menjaga konsistensi implementasi serta memastikan manfaatnya terus dirasakan secara merata.
Jika dikelola secara berkelanjutan, program ini berpotensi menjadi model kebijakan pendidikan daerah yang tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Sulawesi Tengah.
