Soalparigi.ID — Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menghadiri peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto secara virtual melalui konferensi video dari Desa Lolu, Kabupaten Sigi, Sabtu (16/5/2026).
Peluncuran nasional tersebut dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan diikuti secara serentak oleh pemerintah daerah di berbagai provinsi sebagai bagian dari percepatan penguatan ekonomi desa berbasis koperasi.
Dalam kegiatan itu, Presiden Prabowo Subianto didampingi jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, dan Kapolri.
Sementara di Sulawesi Tengah, Gubernur Anwar Hafid hadir bersama Wakapolda Sulawesi Tengah Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, Pangdam XIII/Merdeka Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zullikar Tanjung, Bupati Sigi Mohammad Rizal Intjenae, anggota DPRD Sulawesi Tengah Marlelah, serta unsur Forkopimda Kabupaten Sigi.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyebut peluncuran Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak baru dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mempercepat pemerataan ekonomi masyarakat desa.
Menurut Presiden, pembangunan koperasi dilakukan secara cepat dan masif dalam waktu kurang dari tujuh bulan sejak dimulai pada November 2025.
Ia menyebut saat ini lebih dari 9.000 gedung dan gudang koperasi telah siap dioperasikan di berbagai daerah di Indonesia.
“Ini adalah prestasi besar bangsa Indonesia. Kita harus mengikis habis mentalitas rendah diri terhadap asing. Kita adalah bangsa yang besar dan mampu mengelola urusan kita sendiri, termasuk menjamin pangan untuk 287 juta rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.
Menanggapi arahan Presiden, Anwar Hafid menyatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap mengawal pelaksanaan program Koperasi Merah Putih bersama pemerintah kabupaten/kota dan seluruh unsur Forkopimda.
Menurutnya, program tersebut bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi strategi penting pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan menekan angka kemiskinan ekstrem di daerah.
Ia menilai koperasi berbasis desa dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan usaha produktif dan distribusi ekonomi yang lebih merata.
“Koperasi Merah Putih bukan sekadar program biasa, tetapi bagian dari strategi pemerintah membangun ekonomi masyarakat berbasis gotong royong dan kekeluargaan,” kata Anwar Hafid.
Berdasarkan laporan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah per 15 Mei 2026, dari target 1.981 koperasi desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah, sebanyak 669 gerai koperasi saat ini sedang dalam tahap pembangunan fisik.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 gerai dilaporkan telah selesai 100 persen dan siap beroperasi.
Kabupaten Poso tercatat menjadi daerah dengan progres pembangunan tercepat setelah berhasil menyelesaikan 15 gerai koperasi hingga tuntas.
Sementara Kabupaten Morowali Utara menjadi wilayah dengan jumlah pembangunan gerai terbanyak yang progres fisiknya masih di bawah 50 persen, yakni mencapai 113 gerai.
Pemerintah provinsi menyatakan wilayah tersebut kini menjadi fokus monitoring dan percepatan pembangunan agar target operasional koperasi dapat segera tercapai.
Program Koperasi Merah Putih dirancang terintegrasi dengan sejumlah program prioritas nasional lainnya di tingkat desa.
Selain mendukung ketahanan pangan, koperasi juga diarahkan menopang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
Dalam implementasinya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai pusat penyerapan hasil pertanian masyarakat, tetapi juga menjadi pusat pelayanan terpadu di desa.
Layanan tersebut mencakup distribusi gas subsidi, pelayanan logistik bersama PT Pos Indonesia, penyaluran bantuan pemerintah, penyediaan apotek obat murah, hingga fasilitasi pembiayaan usaha mikro melalui program PNM Mekaar.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan koperasi, mulai dari perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga pengurus koperasi.
Anwar Hafid menilai keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat desa.
Karena itu, pemerintah daerah meminta seluruh pemangku kepentingan terus menjaga koordinasi dalam pembinaan, pengawasan, dan evaluasi koperasi agar benar-benar berjalan efektif.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap koperasi desa mampu menjadi solusi konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, serta mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tengah.
