Soalparigi.ID – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Arus Abdul Karim, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Parigi Moutong dalam rangka monitoring kesiapan Pemerintah Kabupaten menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dijadwalkan pada 16 April 2025 mendatang.
Kunjungan tersebut diterima oleh Asisten Administrasi Umum, Yusnaeni, mewakili Pj Bupati Parigi Moutong, bertempat di ruang rapat Bupati, Senin (24/03/2025).
Pantauan Kesiapan dan Dinamika Politik
Dalam keterangannya, Arus Abdul Karim menyampaikan bahwa selain meninjau kesiapan Pemda, pihaknya juga menggali informasi terkait dinamika politik pada Pilkada 2024 lalu yang berujung pada pelaksanaan PSU di Parigi Moutong.
Ia menambahkan, untuk mendukung penyelenggaraan PSU, Pemerintah Provinsi Sulteng melalui DPRD telah menyiapkan dana hibah sebesar Rp13 miliar. Dana tersebut akan melengkapi anggaran yang telah disiapkan Pemda Parigi Moutong sebesar Rp8 miliar.
Rincian Anggaran PSU
Sekretaris TAPD Parigi Moutong, Yusrin, menjelaskan bahwa total kebutuhan anggaran PSU mencapai kurang lebih Rp32 miliar. Rinciannya adalah:
- KPU: Rp17.330.476.111
- Bawaslu: Rp7.112.569.569
- TNI/Polri: Rp5,5 miliar
- OPD terkait (Satpol PP, Kesbangpol, Bagian Pemerintahan Umum): Rp1,1 miliar
Yusrin menambahkan, Pemda juga masih memiliki sisa anggaran Pilkada 2024 sebesar lebih dari Rp9 miliar, yang berasal dari dana KPU sebesar Rp7.409.704.985 dan Bawaslu Rp2.092.627.555.
“Dengan tambahan bantuan dari provinsi, sisa kebutuhan anggaran untuk PSU tinggal sekitar Rp8 miliar lebih,” ungkap Yusrin.
Komitmen Pemda
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Yusnaeni menegaskan bahwa Pemda Parigi Moutong siap melaksanakan PSU. Seluruh elemen terkait, baik KPU, Bawaslu, maupun Pemda, telah menjalin koordinasi dan kerja sama guna memastikan kelancaran penyelenggaraan.
“Dengan kesiapan yang ada, kami berharap proses PSU dapat berjalan lancar sehingga Parigi Moutong bisa segera menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tanpa hambatan, serta tidak perlu lagi menggelar PSU untuk kedua kalinya,” tutur Yusnaeni.
Pertemuan tersebut juga dihadiri tenaga ahli DPRD Provinsi Sulteng, staf ahli Bupati, Kaban Kesbangpol, Kaban Bappelitbangda, Kaban BPKAD, Sekretaris Satpol PP, Kabag Pemerintahan Umum, Ketua Bawaslu, perwakilan KPU, serta instansi vertikal terkait lainnya.
