Soalparigi.ID — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan, terutama memasuki September 2026.
Hal itu disampaikan Anwar saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla dan Kekeringan di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (31/8/2026).
Rakor tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan instansi terkait dalam mengantisipasi meluasnya karhutla serta dampak kekeringan di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah.
Anwar mengatakan penanganan karhutla menjadi persoalan mendesak yang membutuhkan langkah lebih masif dan terkoordinasi. Menurutnya, upaya yang telah dilakukan di tingkat kabupaten dan kota perlu diperkuat melalui sinergi lintas sektor.
“Hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan mendesak bagi daerah kita Sulawesi Tengah, yaitu membahas langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar penanganan karhutla ini lebih masif lagi kita lakukan sehingga tidak meluas kerusakan yang ditimbulkan,” ujar Anwar.
Sebelum rakor berlangsung, Anwar mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah unsur Forkopimda, termasuk Pangdam, Kajati, dan Kapolda, untuk merumuskan langkah bersama dalam menghadapi ancaman karhutla.
Menurutnya, koordinasi tersebut diperlukan agar penanganan di lapangan dapat berjalan lebih terpadu sekaligus menekan potensi kerugian yang lebih besar.
Karhutla Tersebar di Sejumlah Daerah
Berdasarkan laporan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah hingga 28 Agustus 2026, kejadian karhutla telah tercatat di sejumlah wilayah.
Di Kota Palu, salah satu kejadian terjadi di kawasan Poboya dengan luas lahan terbakar sekitar satu hektare.
Sementara itu, Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu wilayah dengan kejadian karhutla yang cukup besar. Kebakaran tercatat terjadi di sejumlah desa dengan luasan lahan terbakar di salah satu lokasi mencapai sekitar 83 hektare.
Karhutla juga tercatat terjadi di Kabupaten Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Poso, dan Buol.
Anwar menjelaskan, grafik kejadian menunjukkan karhutla sempat meningkat pada awal tahun. Namun, jumlah kejadian kemudian mengalami penurunan setelah dilakukan berbagai upaya pemadaman dan penanganan oleh pemerintah daerah bersama aparat di lapangan.
Kekeringan Berkorelasi dengan Karhutla
Selain memaparkan sebaran kejadian kebakaran, Anwar menyoroti hubungan antara kondisi kekeringan dengan meningkatnya kasus karhutla.
Menurutnya, kekeringan mencapai puncaknya pada Agustus dan kondisi tersebut berjalan beriringan dengan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan.
“Ini tentu seiring dengan grafik terjadinya kekeringan. Jadi juga kekeringan ini memuncak, di puncaknya itu adalah Agustus. Dan ini korelasinya sangat kuat antara kekeringan seiring dengan kebakaran yang terjadi,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mengantisipasi kemungkinan peningkatan kasus memasuki September.
“Kita khawatir jangan sampai Agustus ke September ini akan terjadi lonjakan,” tegas Anwar.
Meski hujan mulai turun di sejumlah wilayah, ia meminta kewaspadaan tidak diturunkan. Sebab, kondisi kekeringan di beberapa daerah masih berpotensi berlangsung dan dapat meningkatkan risiko kebakaran.
“Kita tetap harus waspada kalau sampai kekeringan ini terus masih berlangsung begitu lama,” katanya.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan paparan dan arahan dari unsur terkait, termasuk Pangdam, guna menyusun langkah penanganan karhutla dan kekeringan di Sulawesi Tengah.
Sejumlah unsur pemerintah dan instansi terkait turut hadir, di antaranya Danrem 132/Tadulako, perwakilan Danlanal, Bupati Sigi, Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Banggai Laut, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Sekretaris Kabupaten Morowali Utara, perwakilan Bupati Donggala, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong agar penanganan karhutla dan kekeringan dilakukan secara cepat, terpadu, dan masif untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat, lingkungan, dan wilayah Sulawesi Tengah.
