Soalparigi.ID — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026 secara daring, Senin (7/9/2026).
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir tersebut diikuti langsung Asisten II Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Parigi Moutong, Aswini Dimple, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong. Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat dan daerah membahas perkembangan inflasi sekaligus langkah untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi. Perkembangan harga komoditas pangan, kata dia, perlu menjadi perhatian bersama karena berkontribusi terhadap kenaikan inflasi.
Sejumlah komoditas seperti cabai, beras, serta bahan pangan lainnya diminta terus dipantau. Pemerintah daerah juga perlu memiliki data lengkap mengenai komoditas yang mengalami kenaikan maupun penurunan harga sebagai dasar menentukan intervensi.
“Yang perlu kita waspadai adalah komoditas yang mengalami kenaikan sehingga perlu segera dilakukan intervensi agar harga makanan dan minuman tetap terkendali,” ujarnya.
Tito juga mengingatkan potensi gangguan produksi pangan akibat kondisi cuaca, termasuk kemarau panjang. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta instansi terkait dinilai perlu diperkuat guna menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan.
Sementara itu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan sejumlah langkah yang perlu diperkuat pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah daerah diminta meningkatkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Pertemuan dan diskusi secara berkala diperlukan untuk mencermati perkembangan indikator ekonomi serta mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi daerah.
Koordinasi juga perlu dilakukan bersama Bank Indonesia di daerah, terutama untuk membahas perkembangan ekonomi dan langkah strategis yang dapat ditempuh guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Dalam rakor tersebut, Tomsi turut menyoroti persoalan perizinan dan investasi yang masih mengalami hambatan di tingkat pusat. Pemerintah daerah diharapkan menyampaikan secara jelas sektor, nilai investasi, serta perusahaan yang mengalami kendala perizinan agar dapat dikoordinasikan untuk memperoleh solusi dan percepatan.
Pada aspek pengendalian inflasi, Tomsi meminta intervensi dilakukan lebih cepat terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi, terutama beras. Keterlambatan intervensi dinilai dapat membuat kenaikan harga semakin tinggi dan membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali stabil.
Selain beras, pemerintah juga mencermati fluktuasi harga ayam ras, cabai, dan minyak goreng. Langkah pengendalian perlu disiapkan agar perubahan harga tidak terlalu tajam sehingga tidak merugikan produsen maupun konsumen.
“Harapan kita dalam beberapa bulan ke depan, kenaikan dan penurunan harga yang tajam dapat ditekan melalui berbagai intervensi pemerintah,” kata Tomsi.
Menindaklanjuti hasil rakor, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui OPD terkait diharapkan memperkuat pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mengambil langkah cepat ketika ditemukan komoditas yang mengalami kenaikan harga.
Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah bersama menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong
