Soalparigi.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan percepatan pembangunan rumah layak huni melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Program Tiga Juta Rumah di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Palu, Senin (28/9/2026). Rakor tersebut membahas kebutuhan perumahan, target pembangunan, hingga langkah penanganan rumah tidak layak huni di sejumlah daerah.
Gubernur Sulawesi Tengah membuka langsung rakor yang dihadiri para bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Tengah. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan program perumahan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Gubernur menyampaikan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah diminta mengambil peran aktif dalam mendukung percepatan pembangunan rumah, terutama di wilayah yang menghadapi kendala distribusi material dan kondisi geografis.
“Ini membutuhkan kerja sama kita semua. Kita harus mencari solusi bersama, apa yang bisa kita lakukan agar program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan dipercepat,” ujar Gubernur.
Menurutnya, tantangan pembangunan perumahan di Sulawesi Tengah tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran. Persoalan distribusi material, akses wilayah, pendataan masyarakat penerima manfaat, serta dukungan pembiayaan juga menjadi bagian yang perlu diselesaikan.
Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta mengidentifikasi kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing. Data tersebut diperlukan untuk memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan menjadi prioritas penerima program.
Untuk tahun 2026, pemerintah daerah didorong bersama-sama mengejar penyelesaian sekitar 8.000 unit rumah. Sementara target pembangunan pada 2027 akan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di masing-masing kabupaten/kota.
“Untuk tahun 2027, kita harus sudah berbicara lebih konkret. Masing-masing daerah berapa kebutuhannya, berapa yang harus kita bangun, dan bagaimana kita bekerja sama dengan kementerian serta seluruh pihak terkait,” kata Gubernur.
Gubernur meminta seluruh kepala daerah mulai menyiapkan data dan kebutuhan pembangunan perumahan sejak sekarang. Dengan demikian, program 2027 tidak hanya disusun berdasarkan target angka, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam rakor tersebut, kondisi rumah tidak layak huni juga dikaitkan dengan persoalan kemiskinan di sejumlah daerah. Menurut Gubernur, karakteristik kemiskinan di Sulawesi Tengah memiliki persoalan yang perlu ditangani secara spesifik, termasuk masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi dengan kondisi rumah yang belum memenuhi standar kelayakan.
Pembangunan dan perbaikan rumah layak huni dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sejumlah daerah seperti Donggala, Sigi, Parigi Moutong dan wilayah lainnya perlu mendapatkan perhatian sesuai kondisi serta kebutuhan masing-masing.
Selain target pembangunan rumah pada 2026 dan 2027, terdapat pula upaya untuk mendorong pembangunan sekitar 1.000 rumah yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai bagian dari langkah konkret mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.
“Yang paling penting adalah kita tahu siapa yang membutuhkan, di mana rumah yang tidak layak, dan bagaimana kita bersama-sama menyelesaikannya,” tegasnya.
Rakor juga membahas percepatan proses pembiayaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima program. Dukungan perbankan diharapkan dapat mempercepat proses tersebut sehingga pembangunan rumah tidak terkendala persoalan administrasi dan pembiayaan.
Gubernur meminta para kepala daerah tidak berhenti pada pendataan, tetapi segera mengidentifikasi hambatan di lapangan dan mencari solusi bersama. Keterlibatan dunia usaha serta pihak lain yang memiliki kemampuan mendukung pembangunan perumahan juga didorong dalam pelaksanaan program.
“Kalau kita bekerja bersama, pemerintah provinsi bekerja, pemerintah kabupaten/kota bekerja, dunia usaha bekerja, dan seluruh pihak bergerak, maka target yang kita tetapkan bisa kita dorong bersama,” ujarnya.
Rakor tersebut menjadi bagian dari persiapan pemerintah daerah dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah di Sulawesi Tengah. Selain mengejar target sekitar 8.000 unit pada 2026, pemerintah daerah menyiapkan perencanaan pembangunan perumahan yang lebih terarah berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk 2027.
