Soalparigi.ID – Sunarti, S.Pd., M.Pd., Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Kampanye “Gerakan Bersama Kembalikan Anak ke Sekolah (ATS)” di Halaman Kantor Bupati Parigi Moutong, Selasa (20/10/2026) .
Ia menegaskan penanganan Anak Tidak Sekolah atau ATS bukan hanya menjadi tanggung jawab pendidikan dan kebudayaan, melainkan tanggung jawab bersama pemerintah, keluarga masyarakat, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat penanganan ATS, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah membentuk Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2026 melalui keputusan bupati, dan Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim.
Ia menyebutkan Sesuai arahan Bupati, pembentukan tim tersebut bertujuan memperkuat koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi agar penanganan ATS berjalan terpadu, terukur, dan tepat sasaran.
Melalui verifikasi, validasi lapangan, dan pemutakhiran data, jumlah tersebut menjadi 11.892 anak berdasarkan data cut-off September 2026 atau mengalami penurunan sekitar 10% dari data awal.
“Namun demikian, penurunan angka tersebut tetap perlu diikuti dengan verifikasi berkelanjutan untuk memastikan kondisi setiap anak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan, termasuk memastikan anak yang telah kembali bersekolah tercatat secara benar dalam sistem data pendidikan,” ujarnya.
Sunarti menyebutkan 11.892 anak tersebut, sebanyak 6.924 anak atau sekitar 58,2% tersebar di lima Kecamatan, yakni Kecamatan Tinombo Selatan, Sidoan, Tinombo, Palasa, dan Kecamatan Tomini.
Ia menyoroti kondisi ini menjadi perhatian bersama dan membutuhkan percepatan penanganan yang lebih intensif sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama tim terkait bergerak cepat melaksanakan monitoring dan evaluasi di Kecamatan Tomini selama 3 hari pada tanggal 16 sampai dengan 18 Oktober 2026.
“Selanjutnya, setelah kegiatan kampanye hari ini, kami akan melanjutkan verifikasi dan validasi di empat kecamatan lainnya guna mempercepat penanganan ATS berdasarkan kondisi real di lapangan,” ujarnya.
