Soalparigi.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan memfasilitasi mediasi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 40 pekerja di lingkungan PT LII dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI). Langkah tersebut dibahas dalam audiensi Serikat Pekerja Tadulako bersama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Anwar meminta proses PHK yang dilakukan perusahaan ditelusuri untuk memastikan pelaksanaannya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia mengatakan, persoalan hubungan industrial tidak boleh diselesaikan secara sepihak. Komunikasi antara perusahaan dan pekerja perlu dibangun agar setiap persoalan dapat dibahas secara terbuka dan adil.
“Kalau memang ada persoalan, kita selesaikan melalui mediasi. Tetapi semua harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Jangan sampai ada pekerja yang dirugikan karena proses yang tidak sesuai dengan ketentuan,” tegas Anwar.
Menurutnya, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan harus didasarkan pada fakta dan aturan, bukan persoalan pribadi atau ketidaksukaan terhadap individu tertentu. Setiap keputusan perusahaan juga harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Anwar meminta Serikat Pekerja Tadulako segera menyerahkan data pekerja yang belum terakomodasi untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Selanjutnya, pemerintah akan memfasilitasi pertemuan dengan mengundang pihak perusahaan, termasuk perwakilan manajemen yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Mediasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026.
Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah telah menyiapkan kantor sebagai tempat mediasi beserta sarana pendukung dan kendaraan operasional guna memudahkan mobilisasi pekerja maupun pihak perusahaan.
“Kita ingin persoalan ini mendapatkan penyelesaian yang baik. Karena itu, saya minta data pekerja segera diserahkan dan pihak perusahaan kita undang untuk duduk bersama. Pemerintah akan mengawal proses ini agar hak-hak pekerja mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya,” ujar Anwar.
Melalui mediasi tersebut, pemerintah berharap persoalan PHK terhadap 40 pekerja dapat menemukan penyelesaian dengan mengedepankan ketentuan hukum dan perlindungan hak-hak pekerja.
