Soalparigi.ID – Menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat langkah antisipasi pengendalian inflasi. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., memimpin langsung High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Tengah, yang digelar di Ruang Polibu, Rabu (14/1/2026).
Dalam arahannya, Wagub dr. Reny menegaskan bahwa kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci utama untuk mencegah lonjakan harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang periode permintaan tinggi seperti Ramadan dan Idulfitri.
Ia mengakui bahwa pengendalian inflasi pada tahun 2025 sempat menghadapi tantangan. Namun berkat sinergi dan kerja keras lintas sektor, inflasi Sulawesi Tengah tetap berada dalam kondisi terkendali.
“Alhamdulillah, inflasi Sulawesi Tengah berada di angka 3,31 persen dan masih dalam kategori sehat. Ini merupakan hasil kerja luar biasa TPID, dengan dukungan Bank Indonesia, BPS, Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan terkait,” ujar Wagub.
Wagub dr. Reny mengungkapkan terdapat empat daerah yang menjadi fokus utama pengendalian inflasi, yakni Kota Palu, Morowali, Tolitoli, dan Luwuk. Keempat wilayah tersebut dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap pergerakan harga di Sulawesi Tengah.
Berkat langkah pengendalian yang konsisten, Sulawesi Tengah mampu memperbaiki posisi inflasi yang sebelumnya sempat berada di jajaran atas nasional, kini stabil di kisaran 3,31 persen.
Menghadapi Ramadan dan Idulfitri 2026, Wagub menegaskan bahwa potensi kenaikan harga pangan harus diantisipasi dengan langkah konkret. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama TPID akan kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) pasar serta memantau perkembangan harga komoditas strategis, seperti beras, ikan, cabai, telur ayam ras, dan daging sapi.
Dalam rapat tersebut, TPID Provinsi Sulawesi Tengah menyepakati sejumlah langkah strategis pengendalian inflasi, antara lain:
- Menjamin ketersediaan stok bahan pangan strategis, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging, cabai, dan bawang.
- Optimalisasi cadangan pangan pemerintah daerah serta penguatan koordinasi dengan Bulog.
- Pelaksanaan operasi pasar murah secara masif, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran, terutama di wilayah rawan inflasi dan terdampak cuaca.
- Antisipasi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem dengan menyiapkan jalur logistik alternatif.
- Monitoring harga harian secara intensif melalui sistem pelaporan TPID.
- Penguatan komunikasi publik agar masyarakat berbelanja secara bijak dan menghindari panic buying.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Ir. Muhammad Irfan Sukarna, menyampaikan bahwa tren inflasi Sulawesi Tengah menunjukkan perbaikan berkelanjutan, dari 3,92 persen pada Oktober, 3,50 persen pada November, hingga 3,31 persen pada Desember 2025.
Bank Indonesia merekomendasikan optimalisasi operasi pasar murah dengan fokus pada komoditas yang secara historis mengalami kenaikan harga selama Ramadan dan Idulfitri.
Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Imron Taufik J. Musa, S.Si., M.Si., memaparkan hasil bedah data inflasi Ramadan periode 2023–2025. Ia menegaskan bahwa beras secara konsisten mengalami inflasi setiap Ramadan, sehingga penguatan stok dan ketahanan pangan daerah menjadi prioritas utama, termasuk pengendalian inflasi komoditas perikanan yang menjadi karakteristik Sulawesi Tengah.
Rapat ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Bank Indonesia, BPS, Bulog, BMKG, serta jajaran TPID dan perangkat daerah terkait, sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Sulawesi Tengah.
