Soalparigi.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 melalui Forum Lintas Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Forum ini menitikberatkan pada penanganan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penguatan pelayanan dasar.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bappelitbangda, Kamis (12/3/2026), menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program antar perangkat daerah agar lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
Mewakili Bupati Erwin Burase, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Aswini Dimple membuka kegiatan sekaligus menegaskan pentingnya forum tersebut dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakannya, disebutkan bahwa pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi tetap menjadi prioritas. Namun, fokus tematik tahun 2027 diarahkan pada tiga isu utama yang saling berkaitan.
Ketiga isu tersebut adalah pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, serta penguatan program Posyandu Plus berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Menurut Aswini, forum lintas perangkat daerah bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi langkah konkret dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem, stunting, dan kualitas pelayanan dasar merupakan persoalan mendasar yang harus ditangani secara terpadu dan berkelanjutan.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah menekankan pentingnya intervensi berbasis data yang akurat. Program pemberdayaan ekonomi harus terintegrasi dengan jaminan sosial agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan.
Sementara itu, penanganan stunting menjadi prioritas nasional yang juga harus direspons serius di tingkat daerah. Aswini menekankan bahwa stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan berbagai aspek lain.
Faktor seperti sanitasi, akses air bersih, pola asuh, hingga ketahanan pangan dinilai memiliki pengaruh besar terhadap angka stunting. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan harus menjangkau hingga ke tingkat rumah tangga.
Dalam konteks pelayanan dasar, pemerintah daerah mendorong penguatan program Posyandu Plus sebagai ujung tombak di masyarakat. Posyandu tidak lagi hanya berfungsi sebagai layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga sebagai pusat integrasi layanan sosial.
Program ini diarahkan untuk mendukung pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta layanan sosial.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap pelayanan dasar dapat dirasakan secara merata hingga ke tingkat desa. Hal ini dinilai penting dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan dan stunting secara simultan.
Di akhir sambutannya, Aswini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk meninggalkan ego sektoral dan memperkuat sinergi dalam perencanaan maupun pelaksanaan program.
Menurutnya, pembangunan yang efektif hanya dapat dicapai melalui kerja sama yang terintegrasi, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program lintas sektor.
Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada program yang berjalan sendiri tanpa koordinasi. Pendekatan cross-cutting dinilai menjadi solusi untuk memastikan seluruh program saling mendukung dan memberikan dampak maksimal.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap dapat menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan. Saran dan rekomendasi tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2027.
Dengan perencanaan yang lebih matang dan terintegrasi, pemerintah daerah optimistis pembangunan ke depan akan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di Parigi Moutong, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
