Soalparigi.ID — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya menekan angka pengangguran melalui penguatan program ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan, hingga penyelarasan kebijakan berbasis data. Komitmen itu ditegaskan Bupati Parigi Moutong Erwin Burase saat menghadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi di Hotel Claro, Kendari, Jumat (29/5/2026).
Kehadiran Bupati Parigi Moutong dalam forum yang digelar Kementerian Dalam Negeri bersama Kompas itu tidak hanya dimaknai sebagai partisipasi dalam agenda penghargaan, tetapi juga momentum evaluasi dan pembelajaran terhadap strategi daerah lain dalam mengatasi persoalan pengangguran.
Ajang tersebut menjadi ruang kompetisi sekaligus refleksi bagi pemerintah daerah dalam mengukur efektivitas kebijakan pembangunan, khususnya pada sektor ketenagakerjaan yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam penilaian tahun ini, pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap daerah yang berhasil menekan angka pengangguran melalui program terukur, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Indikator yang digunakan mencakup capaian statistik, inovasi kebijakan, hingga efektivitas implementasi program di lapangan. Penilaian dilakukan menggunakan data kuantitatif dari Badan Pusat Statistik (BPS), dipadukan dengan evaluasi atas program ketenagakerjaan yang dinilai adaptif terhadap tantangan ekonomi daerah.
Bupati Erwin Burase mengatakan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memandang isu pengangguran sebagai tantangan serius yang membutuhkan strategi berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, pembangunan ekonomi daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan investasi atau pembangunan infrastruktur, tetapi juga sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap pekerjaan dan peningkatan keterampilan kerja.
“Kehadiran kami di ajang ini bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk terus belajar, berbenah, dan melihat peta keberhasilan daerah lain di Sulawesi dalam menekan angka pengangguran,” ujar Erwin Burase.
Ia menilai perubahan sistem penilaian berbasis regional yang diterapkan Kementerian Dalam Negeri memberi ruang kompetisi yang lebih seimbang bagi daerah dengan kapasitas fiskal berbeda.
Selama ini, kata dia, kompetisi tingkat nasional sering kali membuat daerah dengan anggaran besar lebih unggul karena memiliki sumber daya pembangunan yang lebih kuat.
Dengan pembagian berbasis regional, pemerintah daerah memiliki peluang lebih adil untuk menunjukkan keberhasilan program sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun yang diperuntukkan bagi daerah berkinerja baik di berbagai indikator pembangunan.
Dana tersebut disiapkan sebagai bentuk penghargaan sekaligus stimulus agar pemerintah daerah semakin terdorong meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelesaian masalah strategis.
“Kalau ditandingkan secara nasional, biasanya yang juara kota atau kabupaten besar. Yang kecil kalah. Maka dari itu, sistem diubah berbasis regional,” ujar Tito Karnavian.
Ia juga menegaskan seluruh indikator penilaian dilakukan menggunakan data terbuka dan terukur dari BPS, termasuk pada aspek pengangguran, kemiskinan, stunting, hingga pengendalian inflasi.
Pendekatan tersebut dilakukan agar proses evaluasi berlangsung objektif dan tidak dipengaruhi manipulasi data administratif.
Dalam forum Regional Sulawesi, kategori pemerintah kabupaten menempatkan Kabupaten Kolaka sebagai peraih predikat terbaik pertama, disusul Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Utara. Pada tingkat kota, penghargaan diberikan kepada Kota Baubau, Kota Kendari, dan Kota Parepare, sementara kategori provinsi diraih Sulawesi Barat.
Meski belum masuk dalam daftar penerima penghargaan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menilai forum ini penting sebagai ruang pembelajaran kebijakan, terutama dalam memahami strategi daerah yang dinilai berhasil menekan pengangguran.
Erwin menyebut pemerintah daerah akan memperkuat program berbasis kebutuhan tenaga kerja lokal, termasuk pelatihan keterampilan, pengembangan usaha produktif, hingga program padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja masyarakat.
Selain itu, sinkronisasi program dengan data riil BPS akan menjadi perhatian agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan akses pekerjaan.
“Kami optimistis, dengan kerja keras dan kolaborasi semua pihak, Parigi Moutong siap melahirkan inovasi solutif yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” kata Erwin.
Upaya menekan pengangguran dinilai tidak dapat dilakukan melalui kebijakan jangka pendek semata, tetapi memerlukan kesinambungan program, dukungan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keterhubungan antara kebutuhan industri dan kemampuan tenaga kerja lokal.
Melalui evaluasi dalam forum regional ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap kebijakan ketenagakerjaan yang dibangun ke depan tidak hanya menurunkan angka pengangguran secara statistik, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
