Soalparigi.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus memperkuat komitmen dalam membangun budaya antikorupsi melalui peningkatan kapasitas aparatur. Salah satu langkah yang ditempuh yakni mengikuti Webinar Seri IV Pariwara Antikorupsi Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/7/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui kanal YouTube tersebut diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dari Ruang Sekretaris Daerah dan dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Parigi Moutong, Yusnaeni.
Webinar menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman aparatur pemerintah mengenai strategi komunikasi publik yang mampu mendukung gerakan antikorupsi secara lebih efektif, terutama di era digital yang ditandai dengan derasnya arus informasi.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), RSUD Anuntaloko, PPPKAD, Dinas Perpustakaan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), serta perangkat daerah lainnya.
Mengusung tema “The Impact Strategy: Mengubah Konten Kreatif Menjadi Gerakan Sosial yang Terukur”, webinar menyoroti pentingnya pemanfaatan media komunikasi sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap nilai-nilai antikorupsi.
Dalam pemaparan materi, narasumber menjelaskan bahwa sebuah kampanye sosial tidak cukup hanya menghasilkan konten yang menarik atau memperoleh banyak perhatian di media digital.
Keberhasilan kampanye justru diukur dari sejauh mana pesan yang disampaikan mampu mengubah cara berpikir, membentuk perilaku, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial yang diusung.
Karena itu, penyusunan strategi komunikasi harus dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas sehingga arah kampanye dapat terukur sejak awal.
Selain itu, penyelenggara kampanye juga perlu memahami karakteristik sasaran audiens agar materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan lebih mudah diterima oleh masyarakat.
Pemilihan bentuk konten, bahasa yang digunakan, hingga media penyebaran informasi menjadi bagian penting dalam menentukan efektivitas sebuah kampanye.
Narasumber juga menekankan perlunya evaluasi secara berkala terhadap setiap program komunikasi publik.
Evaluasi tersebut bertujuan mengukur dampak yang dihasilkan, sekaligus menjadi dasar untuk memperbaiki strategi komunikasi pada kegiatan berikutnya agar lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, materi yang disampaikan dalam webinar dinilai relevan dengan upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pemanfaatan komunikasi publik yang edukatif dan kreatif diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya integritas serta mendorong keterlibatan publik dalam upaya pencegahan korupsi.
Partisipasi aparatur dari berbagai perangkat daerah juga menunjukkan bahwa penguatan budaya antikorupsi menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya lembaga pengawasan atau aparat penegak hukum.
Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain memperkaya wawasan aparatur, webinar tersebut juga menjadi sarana berbagi praktik komunikasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Strategi penyampaian pesan yang tepat dinilai mampu meningkatkan efektivitas program pemerintah sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen terus meningkatkan kapasitas aparatur melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, termasuk di bidang komunikasi publik dan pencegahan korupsi.
Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan inovasi dalam penyampaian informasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu menggerakkan masyarakat untuk mendukung terciptanya budaya antikorupsi.
Melalui penguatan kapasitas aparatur dan penerapan strategi komunikasi yang lebih terarah, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menargetkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
