Soalparigi.ID – Nasib puluhan kepala keluarga yang telah bermukim selama sekitar 25 tahun di Ujung Tanjung Bongganan, Desa Bongganan, Kabupaten Banggai Kepulauan, menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Status lahan yang masih dimiliki perusahaan membuat sekitar 64 kepala keluarga yang tinggal di kawasan tersebut menghadapi ketidakpastian terkait keberlangsungan tempat tinggal mereka.
Untuk melihat langsung kondisi masyarakat, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Ketua TP-PKK Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan dan Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady mengunjungi kawasan tersebut pada Selasa (22/6/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk mendengarkan langsung aspirasi warga sekaligus mencari solusi atas persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Dalam dialog bersama masyarakat, Anwar Hafid menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Ia memastikan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten akan mencari jalan keluar yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memberikan kepastian bagi warga yang telah lama menetap di lokasi tersebut.
“Saya datang langsung bersama Pak Bupati untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Kami akan segera mengambil langkah-langkah dan mencarikan solusi terbaik bagi bapak dan ibu semua,” ujarnya.
Menurut Anwar, pemerintah akan melakukan kajian secara menyeluruh sebelum menentukan langkah yang akan diambil. Sejumlah alternatif tengah dipertimbangkan, mulai dari kemungkinan warga tetap menempati kawasan tersebut hingga opsi relokasi apabila dinilai lebih memungkinkan dari sisi hukum dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa setiap keputusan yang nantinya diambil akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepastian hukum, kondisi sosial masyarakat, serta kesejahteraan warga yang selama ini menggantungkan kehidupan mereka di kawasan tersebut.
“Kami akan melihat mana yang paling baik dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Semua opsi akan dikaji secara matang,” katanya.
Anwar Hafid mengatakan persoalan serupa bukan hal baru baginya. Pengalaman saat memimpin Kabupaten Morowali membuatnya memahami kondisi masyarakat yang telah lama membangun kehidupan di suatu kawasan bersama keluarga mereka.
Karena itu, ia meminta warga tetap tenang dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui mekanisme yang tepat dan sesuai ketentuan.
“Saya akan membantu sepenuhnya Pak Bupati untuk menyelesaikan masalah ini. Yang penting masyarakat tetap tenang dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah,” tegasnya.
Selain membahas persoalan status permukiman, Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah tersebut. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan dasar warga, termasuk akses terhadap air bersih dan pendidikan, dapat terpenuhi dengan baik.
Menurutnya, keberadaan permukiman yang telah dihuni selama puluhan tahun harus diikuti dengan pelayanan publik yang memadai agar masyarakat dapat hidup dengan lebih layak dan sejahtera.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan juga akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Langkah tersebut dinilai penting agar penyelesaian persoalan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan kepastian jangka panjang bagi masyarakat.
Kehadiran Gubernur bersama jajaran pemerintah daerah mendapat sambutan hangat dari warga. Masyarakat berharap persoalan status lahan yang selama ini membayangi kehidupan mereka dapat segera menemukan titik terang.
Bagi puluhan kepala keluarga yang telah tinggal di kawasan tersebut selama seperempat abad, kepastian tempat tinggal menjadi harapan terbesar. Pemerintah pun berkomitmen menjadikan penyelesaian persoalan permukiman warga Bongganan sebagai prioritas agar masyarakat memperoleh rasa aman dan kepastian hukum dalam menjalani kehidupan mereka di masa mendatang.
