Soalparigi.id — Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Kehadiran pimpinan daerah Sulawesi Tengah tersebut menegaskan komitmen kuat pemerintah provinsi dalam mendukung dan menyukseskan program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 menjadi forum strategis yang mempertemukan seluruh unsur pemerintah pusat dan daerah dalam satu agenda besar penyelarasan kebijakan pembangunan nasional. Forum ini dirancang untuk memastikan seluruh program prioritas Presiden dapat diimplementasikan secara efektif dan terkoordinasi hingga ke tingkat daerah.
Rakornas tahun ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan sebagai kunci utama dalam mewujudkan visi besar Indonesia menjadi negara maju, berdaulat, dan sejahtera pada tahun 2045.
Kegiatan Rakornas dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Rakornas sekaligus memberikan arahan strategis kepada seluruh peserta yang hadir dari berbagai unsur pemerintahan.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kesamaan visi, keselarasan kebijakan, serta soliditas antara pemerintah pusat dan daerah. Presiden menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan seluruh jajaran pemerintahan untuk bekerja dalam satu arah dan satu tujuan.
Presiden juga menekankan bahwa Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan, melainkan target besar yang membutuhkan kerja nyata, konsistensi kebijakan, serta komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diikuti oleh 4.011 peserta yang berasal dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Peserta dari tingkat pemerintah pusat berjumlah 525 orang. Mereka terdiri atas para Menteri Koordinator, Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, pimpinan lembaga negara, penasihat dan utusan khusus Presiden, serta pejabat eselon I kementerian dan lembaga, termasuk perwakilan pejabat utama TNI dan Polri.
Sementara itu, peserta dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota mencapai 3.486 orang. Peserta tersebut meliputi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, pimpinan DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI dan Polri, Kejaksaan, Badan Intelijen Daerah, Bank Indonesia, serta Badan Pusat Statistik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda menyatakan kesiapan untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden di daerah masing-masing. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
“Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagai penjabaran dari visi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Berbagai capaian positif telah diraih pada tahun pertama. Keberhasilan tersebut akan semakin dioptimalkan pada tahun 2026 melalui kesamaan gerak dan langkah antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Menteri Dalam Negeri.
Kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dalam Rakornas ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat. Sinergi tersebut dinilai krusial dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan kesiapannya untuk mengintegrasikan kebijakan nasional dengan program pembangunan daerah. Langkah tersebut dilakukan agar visi Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan secara merata, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 juga menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Melalui forum ini, berbagai tantangan pembangunan dapat dibahas secara komprehensif, sekaligus dirumuskan solusi bersama yang selaras dengan arah kebijakan nasional.
Bagi Sulawesi Tengah, partisipasi aktif dalam Rakornas menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah provinsi berharap sinergi yang terbangun melalui Rakornas dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diharapkan menjadi landasan kuat dalam mempererat kerja sama antara pusat dan daerah. Dengan kesamaan visi, konsistensi kebijakan, serta komitmen bersama, seluruh jajaran pemerintahan optimistis dapat mendorong lompatan kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
