Soalparigi.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berhasil menghimpun komitmen pembangunan infrastruktur jalan senilai Rp355 miliar dari 16 perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Dukungan tersebut tidak diberikan dalam bentuk dana tunai kepada pemerintah daerah, melainkan diwujudkan melalui pengerjaan langsung proyek pembangunan dan peningkatan jalan oleh masing-masing perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Skema tersebut menjadi salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah. Dengan pola itu, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pekerjaan yang telah menjadi komitmen perusahaan, sementara hasil pembangunan nantinya akan menjadi aset pemerintah daerah.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah, Faidul Keteng, menjelaskan bahwa seluruh pekerjaan fisik akan dilaksanakan langsung oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam komitmen CSR tersebut.
“Proyek perbaikan dan pembangunan jalan itu dikerjakan langsung oleh perusahaan. Pemerintah provinsi nantinya menerima hasil pekerjaan dalam bentuk aset,” kata Faidul Keteng saat dikonfirmasi, Jumat (12/6/2026).
Kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dengan manajemen 16 perusahaan tambang di Jakarta pada Rabu (10/6/2026). Dalam pertemuan itu, perusahaan-perusahaan tambang menyatakan kesiapan mereka untuk mengambil bagian dalam pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah lingkar tambang maupun daerah sekitarnya.
Dua ruas jalan strategis menjadi fokus utama dalam kerja sama tersebut, yakni ruas Towi–Kolonodale dan ruas Buleleng–Matarape. Kedua jalur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta menunjang aktivitas ekonomi di kawasan Morowali dan Morowali Utara.
Menurut Faidul, seluruh perusahaan yang terlibat telah menyepakati pembagian tanggung jawab pembangunan berdasarkan ruas jalan yang menjadi sasaran program CSR. Nilai keseluruhan pekerjaan yang disepakati mencapai sekitar Rp355 miliar.
Ruas Towi–Kolonodale menjadi salah satu proyek terbesar dalam kesepakatan tersebut. Sebanyak 16 perusahaan tambang yang tergabung dalam konsorsium berkomitmen membiayai pembangunan dan peningkatan kualitas jalan sepanjang 13 kilometer pada jalur tersebut.
Sementara itu, ruas Buleleng–Matarape akan ditangani secara khusus oleh satu perusahaan tambang yang mengambil tanggung jawab penuh terhadap pembiayaan dan pelaksanaan pekerjaan fisik hingga tuntas.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyambut positif komitmen yang diberikan dunia usaha. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi daerah.
“Perusahaan-perusahaan tambang memiliki semangat yang sama untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ini bukan untuk pemerintah, tetapi untuk masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar Anwar Hafid.
Ia menilai pembangunan infrastruktur tidak boleh terhambat hanya karena keterbatasan fiskal. Pemerintah daerah harus mampu menghadirkan terobosan dan inovasi pembiayaan agar kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi tanpa membebani keuangan daerah.
Menurut Anwar, kolaborasi dengan sektor swasta merupakan bentuk inovasi pembangunan yang relevan dengan kondisi saat ini. Selain mempercepat realisasi proyek, pola tersebut juga memungkinkan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan publik lainnya yang belum memiliki sumber pendanaan alternatif.
“Di tengah keterbatasan fiskal, kita harus mampu menghadirkan inovasi. Bagi kami, ini adalah inovasi di tengah efisiensi. Sulawesi Tengah menyambut baik kesepakatan ini karena tujuannya sama, yaitu memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya.
Pembangunan ruas jalan tersebut diharapkan membawa dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur jalan yang lebih baik diyakini dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, menekan biaya logistik, serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat di kawasan pedalaman maupun daerah yang selama ini mengalami keterbatasan konektivitas.
Selain itu, peningkatan kualitas jalan juga diperkirakan akan memperkuat hubungan ekonomi antara pusat-pusat produksi dengan wilayah pemasaran. Hal tersebut penting mengingat Morowali dan Morowali Utara merupakan kawasan industri dan pertambangan yang terus berkembang serta membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.
Anwar Hafid menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan tambang dalam pembangunan infrastruktur merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, daerah yang menjadi pusat aktivitas industri layak memperoleh dampak positif secara langsung melalui pembangunan fasilitas publik yang berkualitas.
Ia berharap model kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Kehadiran industri ekstraktif tidak hanya diukur dari kontribusi investasi dan penerimaan daerah, tetapi juga dari sejauh mana keberadaannya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan komitmen pembangunan jalan senilai Rp355 miliar tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis percepatan pembangunan infrastruktur dapat terus berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD. Di sisi lain, masyarakat di Morowali dan Morowali Utara diharapkan segera merasakan manfaat dari peningkatan akses jalan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari.
