Soalparigi.ID — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bergerak cepat merespons banjir yang melanda sejumlah wilayah dengan menggelar audiensi strategis bersama instansi teknis pemerintah pusat dan provinsi di Kota Palu, Selasa (26/5/2026). Pertemuan itu menghasilkan sejumlah langkah konkret, mulai dari bantuan darurat hingga penyusunan program penanganan jangka panjang guna mengatasi persoalan banjir yang terus berulang di kawasan Balinggi, Torue, dan Toribulu.
Audiensi berlangsung di kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Palu dengan melibatkan berbagai pihak, di antaranya BWS Sulawesi III Palu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah.
Langkah tersebut diambil sehari setelah banjir merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Parigi Moutong, termasuk Desa Tolai di Kecamatan Torue, Desa Sibalago di Kecamatan Toribulu, serta Desa Balinggi Jati di Kecamatan Balinggi. Pemerintah daerah menilai diperlukan koordinasi lintas sektor agar respons terhadap bencana tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga mampu mencegah kejadian serupa kembali terulang.
Bupati Parigi Moutong memimpin langsung audiensi tersebut dengan membawa sejumlah persoalan lapangan yang membutuhkan perhatian segera. Selain unsur pemerintah daerah, hadir pula perwakilan legislatif, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga unsur teknis bidang kebencanaan dan pekerjaan umum.
Pertemuan itu menjadi forum untuk menyamakan persepsi mengenai pola penanganan banjir di wilayah terdampak. Pemerintah daerah menekankan bahwa persoalan banjir di beberapa kecamatan pesisir dan aliran sungai tidak dapat ditangani secara parsial atau hanya berdasarkan kebutuhan sesaat, melainkan membutuhkan intervensi terintegrasi dengan dukungan lintas kewenangan.
Dalam pembahasan tersebut, Bupati Parigi Moutong menyoroti pentingnya percepatan penanganan di kawasan Balinggi, Torue, hingga wilayah Sausu yang selama beberapa waktu terakhir dinilai rentan mengalami banjir saat curah hujan tinggi.
Menurut pemerintah daerah, persoalan sedimentasi sungai, perubahan aliran air, hingga kapasitas drainase dan sungai yang tidak lagi optimal menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Karena itu, penanganan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari respons cepat saat bencana hingga perencanaan jangka panjang.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga mendorong agar wilayah terdampak masuk dalam prioritas penanganan lintas sektor. Upaya tersebut dinilai penting mengingat banjir tidak hanya berdampak terhadap permukiman warga, tetapi juga infrastruktur jalan, aktivitas ekonomi masyarakat, lahan pertanian, serta akses pelayanan dasar di sejumlah desa.
Hasil audiensi kemudian menghasilkan beberapa langkah yang disepakati bersama sebagai tindak lanjut awal. Salah satunya ialah penyusunan usulan program penanganan banjir jangka panjang yang akan difokuskan pada wilayah Balinggi, Torue, dan Desa Sibalago di Kecamatan Toribulu.
Program tersebut diarahkan untuk mengurangi risiko bencana di masa depan melalui pendekatan yang lebih sistematis, termasuk kemungkinan penguatan tanggul, pengendalian aliran sungai, hingga normalisasi kawasan rawan banjir.
Di sisi lain, kebutuhan penanganan cepat di lapangan juga menjadi perhatian utama. Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu menyatakan komitmennya membantu material penanggulangan darurat berupa bronjong dan geobag untuk memperkuat titik-titik yang dianggap rentan terhadap gerusan air dan luapan sungai.
Material tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari langkah tanggap darurat guna menahan kerusakan yang lebih luas sembari menunggu perencanaan teknis yang lebih komprehensif dilakukan.
Selain bantuan material, dukungan operasional juga datang dari BPBD Provinsi Sulawesi Tengah yang berkomitmen mengirimkan alat berat untuk membantu proses penanganan di Desa Balinggi Jati. Alat tersebut akan digunakan untuk pembersihan material banjir maupun penataan awal kawasan terdampak agar aktivitas warga dapat segera kembali berjalan.
Poin lain yang disepakati dalam pertemuan ialah pelaksanaan normalisasi sungai secara berkala dan terjadwal. Langkah ini dipandang penting untuk menjaga kapasitas aliran air tetap optimal sehingga dapat mengurangi risiko meluapnya sungai saat musim hujan.
Normalisasi berkala dinilai menjadi salah satu solusi pencegahan yang selama ini sering terkendala oleh keterbatasan koordinasi maupun kewenangan teknis. Dengan adanya kesepahaman lintas lembaga, pelaksanaannya diharapkan lebih terukur dan berkelanjutan.
Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Parigi Moutong kembali menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Persoalan banjir tidak cukup diselesaikan melalui penanganan darurat semata, melainkan memerlukan strategi mitigasi yang menyentuh akar persoalan di lapangan.
Kesepakatan yang lahir dari audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan masyarakat di wilayah terdampak memperoleh perlindungan yang lebih baik, sekaligus meminimalkan dampak sosial dan ekonomi akibat banjir berulang. Bagi warga di Balinggi, Torue, dan Toribulu, percepatan realisasi bantuan serta tindak lanjut program jangka panjang menjadi harapan agar ancaman banjir tidak terus menjadi persoalan tahunan.
