Soalparigi.ID – Ruang Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong pada Jumat (17/6/2026) mendadak hening ketika Bupati Erwin Burase melayangkan pandangannya ke arah deretan kursi undangan. Di hadapan ratusan pasang mata yang hadir dalam acara Refleksi Satu Tahun Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, Erwin yang didampingi Wakil Bupati Abdul Sahid memilih memulai pidatonya bukan dengan deretan capaian pembangunan, melainkan dengan sebuah permohonan maaf.
Bagi pasangan kepala daerah definitif tersebut, satu tahun memimpin bukan sekadar tentang menuntaskan janji politik, tetapi juga tentang menjalankan amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan.
Dalam sambutannya, Erwin mengakui masih terdapat harapan masyarakat yang belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan yang mungkin dirasakan masyarakat selama setahun terakhir.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, meski di lapangan masih terdapat keterbatasan dan tantangan yang harus dihadapi.
“Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar besarnya kepada semua pihak dan masyarakat apabila dalam waktu satu tahun ini ada hal-hal yang kurang berkenan dilapangan kami kohon maaf,” tutur Erwin Burase Bupati Parigi Moutong dalam pidato sambutannya didamping wakil bupati
Erwin menekankan bahwa kepercayaan yang diberikan masyarakat melalui proses demokrasi merupakan amanah besar yang memiliki konsekuensi moral dan spiritual.
“Ini semata hanya niat baik yang kami ingin memaksimalkan amanah yang diberika masyarakat tentu tanggung jawab ini besar, dunia akhirat akan kami pertanggungjawabkan,” ujarnya.
Refleksi satu tahun kepemimpinan tersebut tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga ruang untuk melihat kembali sejauh mana berbagai program pembangunan telah berjalan. Sebuah tayangan dokumentasi diputar, menampilkan perjalanan pembangunan daerah selama setahun terakhir, mulai dari sektor kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan publik, hingga berbagai program pemberdayaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pembangunan berbasis desa melalui program unggulan Gerbang Desa. Program tersebut diyakini menjadi salah satu strategi untuk mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dari tingkat desa.
Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sosial, termasuk gerobak UMKM, serta penghargaan kepada sejumlah penerima manfaat dan tokoh masyarakat yang dinilai berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Di antara para penerima penghargaan, perhatian tertuju kepada para tokoh adat yang mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Bagi kalangan adat, penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan simbol penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Parigi Moutong.
Tokoh Adat Parigi Moutong, Novel L. Banda, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan pemerintah daerah kepada lembaga adat. Menurutnya, penghargaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak melupakan peran adat dalam menjaga harmoni sosial dan mendukung pembangunan daerah.
“Penghargaan ini bukan soal nilainya, tetapi tentang penghormatan. Kami merasa dihargai dan dilibatkan dalam perjalanan pembangunan daerah. Ini menjadi kebanggaan bagi kami sebagai bagian dari masyarakat adat,” ujar Novel.
Ia berharap hubungan baik antara pemerintah daerah dan lembaga adat terus terjaga sehingga pembangunan dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga budaya dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Namun refleksi satu tahun kepemimpinan tidak hanya diwarnai apresiasi. Dari kursi legislatif, Anggota DPRD Parigi Moutong, Muhammad Basuki, menyampaikan pandangan yang lebih berimbang. Ia mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai memberikan dampak langsung kepada masyarakat, termasuk keputusan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 secara penuh kepada pegawai P3K yang terjadi hanya di Kabupaten Parigi Moutong se Sulawesi Tengah.
Menurut Basuki, kebijakan tersebut menjadi bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan aparatur yang selama ini turut menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami memberikan apresiasi terhadap kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan aparatur. Itu merupakan langkah positif yang perlu dipertahankan,” katanya.
Meski demikian, Basuki mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam empat tahun masa kepemimpinan yang tersisa. Ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi keluhan masyarakat, mulai dari drainase, jalan lingkungan yang rusak, penerangan jalan umum, hingga penanganan aktivitas pertambangan ilegal dan peredaran narkoba.
Menurutnya, berbagai catatan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar pembangunan yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Masih ada empat tahun ke depan. Harapan masyarakat tentu besar. Karena itu kami berharap pemerintah daerah terus meningkatkan pelayanan dasar, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Di tengah apresiasi, kritik, dan harapan yang disampaikan berbagai pihak, refleksi satu tahun kepemimpinan Erwin Burase dan Abdul Sahid menghadirkan satu pesan yang mengemuka. Pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kerja bersama yang membutuhkan dukungan legislatif, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat.
Satu tahun telah dilalui. Berbagai capaian telah diraih, sejumlah tantangan masih menanti. Namun di hadapan masyarakat yang memenuhi auditorium malam itu, Erwin memilih menutup refleksinya dengan pengingat sederhana bahwa jabatan hanyalah titipan, sementara amanah rakyat adalah tanggung jawab yang harus dijaga, baik di dunia maupun di akhirat.
