Soalparigi.ID — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan pentingnya penguatan kerja sama lintas sektor dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya ekosistem mangrove dan kawasan pesisir yang dinilai memiliki peran strategis terhadap keseimbangan alam dan kehidupan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, saat membuka Lokakarya Advokasi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Kawasan Pesisir Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (20/5/2026).
Kegiatan yang digelar organisasi Relawan untuk Orang dan Alam (ROA) itu mendapat dukungan dari Yayasan Kehati melalui program Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terpadu di Indonesia.
Dalam sambutannya, Abdul Sahid menegaskan bahwa menjaga lingkungan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Karena itu, menurutnya, penguatan jejaring kerja sama menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dapat berjalan efektif.
“Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Karena itu, jejaring kerja sama dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan harus terus diperkuat,” ujarnya.
Ia berharap lokakarya tersebut mampu menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret yang dapat menjadi dasar penguatan kebijakan pengelolaan mangrove dan kawasan pesisir di Kabupaten Parigi Moutong.
Menurutnya, penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah pesisir.
Pemerintah daerah menilai masyarakat desa harus menjadi garda terdepan dalam upaya pelestarian lingkungan karena memiliki keterkaitan langsung dengan kawasan pesisir dan sumber daya alam di sekitarnya.
Dalam forum itu, Wakil Bupati juga menyoroti berbagai ancaman yang saat ini dihadapi ekosistem mangrove.
Ancaman tersebut meliputi alih fungsi lahan, penebangan liar, pencemaran lingkungan, hingga dampak perubahan iklim yang terus meningkat.
Menurutnya, kerusakan mangrove dapat memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat pesisir apabila tidak dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan.
“Mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan melindungi wilayah pesisir. Jika tidak dijaga, dampaknya akan dirasakan generasi mendatang,” katanya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga kawasan pesisir.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, lanjutnya, juga berkomitmen mendukung perlindungan lingkungan hidup melalui berbagai program rehabilitasi kawasan pesisir dan pelestarian sumber daya alam.
Selain itu, penguatan partisipasi masyarakat terus didorong agar upaya pelestarian lingkungan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga tumbuh menjadi kesadaran kolektif masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, Bau Toknok, memaparkan potensi besar kawasan pesisir Parigi Moutong yang memiliki garis pantai lebih dari 400 kilometer.
Menurutnya, karakter geografis Parigi Moutong yang memperlihatkan pegunungan curam langsung menghadap laut menjadikan wilayah tersebut memiliki fungsi ekologis yang sangat penting.
Ia menjelaskan, mangrove berperan sebagai benteng alami untuk melindungi pesisir dari abrasi di kawasan Teluk Tomini sekaligus menjadi habitat berbagai biota laut bernilai ekonomi tinggi.
“Pengelolaan pesisir tidak dapat dilakukan secara parsial. Pendekatan ridge to reef mengintegrasikan perlindungan kawasan hulu hingga ekosistem laut,” ujarnya.
Konsep ridge to reef sendiri menekankan pentingnya keterhubungan antara kawasan pegunungan, sungai, muara, hingga laut dalam menjaga keseimbangan ekosistem secara menyeluruh.
Melalui lokakarya tersebut, pemerintah daerah berharap lahir kolaborasi yang lebih kuat dalam pengelolaan mangrove dan kawasan pesisir sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Parigi Moutong.
