Soalparigi.ID — Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, khususnya di wilayah tertinggal, terpencil, dan kepulauan.
Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi NasDem, Rachmat Syah, S.H., M.M., saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Kota Palu, Selasa (6/10/2026).
Dalam penyampaiannya, Rachmat Syah menyoroti pentingnya peran wakil rakyat dalam memastikan pengalokasian anggaran daerah tidak sekadar menjadi dokumen angka semata. APBD dipandang sebagai instrumen politik anggaran yang wajib menjawab persoalan riil dan kebutuhan mendasar warga di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
“Fraksi NasDem menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen angka, tetapi merupakan instrumen politik anggaran yang harus menjawab kebutuhan dan persoalan nyata masyarakat Sulawesi Tengah,” tegas Rachmat Syah di hadapan peserta rapat paripurna.
Ia menambahkan, perancangan RAPBD 2027 tidak boleh hanya terpaku pada besaran anggaran secara agregat. Keadilan pemerataan pembangunan antarwilayah harus menjadi prioritas utama yang diperjelas secara komprehensif.
Beberapa poin krusial yang ditegaskan Fraksi NasDem mencakup kejelasan wilayah prioritas, proporsi alokasi untuk setiap kabupaten/kota, serta formula pembagian anggaran yang transparan. Fraksi NasDem secara khusus mendorong perhatian ekstra bagi masyarakat di kawasan tertinggal, terpencil, dan kepulauan guna mengikis kesenjangan pelayanan publik.
Terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rachmat Syah mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membebankan ekonomi masyarakat melalui kenaikan tarif pajak atau retribusi. Peningkatan PAD disarankan ditempuh melalui optimalisasi digitalisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi yang sehat, efisiensi kinerja BUMD, serta penutupan potensi kebocoran anggaran.
Selain itu, Fraksi NasDem mendorong penajaman program-program unggulan pemerintah daerah dalam pembahasan bersama DPRD agar bersifat lebih produktif, terukur, dan berdampak langsung jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat.
“Kami meminta pemerintah daerah untuk memperkuat belanja pembangunan, mengurangi belanja yang kurang produktif, serta memastikan setiap program memiliki indikator keberhasilan yang jelas,” ujarnya.
Meskipun memberikan sejumlah catatan kritis dan penekanan strategis, Fraksi Partai NasDem menyatakan siap menerima RAPBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
