Soalparigi.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mendorong penguatan layanan kesehatan, terutama dalam deteksi dini Tuberkulosis (TB) dan pemerataan tenaga kesehatan di wilayah terpencil.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong Zulfinasran saat menghadiri rapat kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi (Wamendikti) di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Sabtu (22/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan komitmen Kementerian Kesehatan untuk memperluas deteksi dini TB di Sulawesi Tengah.
Kemenkes menyiapkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) khusus TB di 508 lokasi yang tersebar di 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Program tersebut merupakan bagian dari gerakan nasional CKG khusus TB yang dilaksanakan di 53.335 titik di seluruh Indonesia.
Program itu diarahkan untuk meningkatkan penemuan kasus TB, mengingat estimasi kasus TB nasional mencapai sekitar 1,09 juta kasus. Hingga 2025, sekitar 80 persen kasus tersebut disebut telah terdeteksi.
“Setiap kegiatan menyasar 100 orang. Kami juga menyiapkan anggaran operasional Rp7,5 juta per kegiatan dan membuka ruang pelibatan swasta serta perguruan tinggi untuk edukasi,” ujar Benjamin.
Menanggapi program tersebut, Zulfinasran menyampaikan kondisi yang dihadapi Kabupaten Parigi Moutong, khususnya terkait pemerataan tenaga kesehatan.
Dengan wilayah yang memiliki garis pantai sepanjang sekitar 510 kilometer serta tiga rumah sakit, yakni RSUD Anuntaloko, RSUD Raja Tombolotutu dan RS Buluye Napoae, Parigi Moutong masih menghadapi tantangan dalam distribusi tenaga kesehatan.
Zulfinasran menilai ketimpangan penempatan tenaga kesehatan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian agar pelayanan kesehatan tidak terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Parigi Moutong mengusulkan dua langkah kepada Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Pertama, pembangunan rumah dinas atau asrama bagi tenaga kesehatan di wilayah terpencil. Fasilitas hunian tersebut dinilai dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan minat dan mempertahankan tenaga kesehatan agar tetap bertugas di daerah yang membutuhkan.
Kedua, penerapan sistem rolling atau rotasi tenaga kesehatan secara berkala. Melalui sistem tersebut, tenaga kesehatan dapat ditempatkan di suatu wilayah selama periode tertentu, misalnya satu hingga dua tahun, sebelum dilakukan rotasi ke wilayah lainnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas pemerataan pelayanan tanpa menjadikan pengajuan mutasi permanen sebagai satu-satunya solusi bagi tenaga kesehatan.
Persoalan pemerataan nakes dinilai semakin penting karena Parigi Moutong merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Sulawesi Tengah. Di sisi lain, capaian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) di daerah tersebut masih berada di angka sekitar 40 persen.
Gubernur Sulawesi Tengah H. Anwar Hafid menyambut baik masukan yang disampaikan Pemkab Parigi Moutong. Ia meminta seluruh bupati dan wali kota melakukan inventarisasi terhadap berbagai persoalan kesehatan di wilayah masing-masing.
“Ibu Wakil Gubernur akan mendampingi langsung ke Jakarta untuk menghadap Pak Dirjen guna menjemput peluang program pembangunan puskesmas dan RSUD dari Presiden. Khusus penanganan TB, saya minta setiap kabupaten/kota membentuk Satgas TB untuk memperketat monitoring,” tegas Anwar.
Pembentukan Satgas TB di tingkat kabupaten/kota diharapkan dapat memperkuat pemantauan, penemuan kasus serta tindak lanjut penanganan TB di lapangan.
Bagi Parigi Moutong, penguatan deteksi dini TB dan pemerataan tenaga kesehatan menjadi dua kebutuhan yang saling berkaitan. Dengan dukungan pemerintah pusat dan provinsi, program kesehatan diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil.
